//
you're reading...
SEJARAH PEREKONOMIAN

LIBERALISASI PERKEBUNAN


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Revolusi Perancis berdampak pada perluasan paham dan cita-cita liberal. Perluasan ini juga sampaimke negeri Belanda. Salah satu Tokoh liberalisme di Belanda yaitu Dirk Van Hogendorp. Hogendorp banyak mengajukan gagasan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam menjalankan politik kolonialnya di Hindia Belanda, atas dasar kebebasan dan kesejahteraan umum. Kaum liberal juga mengusulkan perlunya perubahan sistem pemerintahan di tanah jajahan serta penggantian sistem tanam paksa dalam pengumpulan produksi tanah jajahan dengan sistem pajak. Kelahiran kaum liberal di negeri Belanda dengan segala gagasannya menimbulkan pertentangan dengan kaum progresif yang menginginkan dijalankannya politik liberal dan sistem pajak dengan landasan humaniterianisme. . sedangkan kaum konservatif menghendaki untuk mempertahankan sistem dagang dari politik VOC. Dengan mempertimbangkan kenyataan yang terjadi di negeri induk dan negeri jajahan , maka pemerintah kolonial Belanda condong memilih kebijaksanaan politik kolonial konservatif yang dianggap realistis dan mudah dijalankan. Sistem tanam paksa dianggap lebih cocok dengan kondisi di tanah jajahan dan lebih menguntungkan dari pada sistem pajam. Namun walaupun begitu pemerintah kolonial Belanda tetap memperhatikan gagasan kaum liberal.Di lapangan politik liberalis banyak dilaksanakan oleh para pendukungnya, seperti Daendels dan Raffles. Mereka memperjuangkan diterapkannya kebebasan perseorangan, baik dalam hak milik tanah, bercocok tanam, berdagang, menggunakan hasil tanaman maupun dalam pemilikan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat tanah jajahan.
B. Rumusan Masalah
1. Apa faktor-faktor pendorong munculnya liberalisasi perkebunan?
2. Bagaimana pelaksanaan liberalisasi perkebunan di Hindia Belanda?
3. Apa hasil dari pelaksanan liberalisasi perkebunan?

BAB II
PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor pendorong munculnya liberalisasi perkebunan
Munculnya liberalisasi perkebunan didukung oleh beberapa factor yaitu, factor intern dan ekstern.
Faktor intern
Faktor intern merupakan factor dominan dalam munculnya liberalisasi perkebunan. Masalah yang terjadi dalam scope intern antara lain, yaitu kecurangan pembukuan, korupsi, pegawai yang lemah, system monopoli, dan system paksa yang membawa kemerosotan moral penguasa dan penderitaan penduduk. Masalah dalam scope intern ini membawa kerugian besar bagi pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu negeri Belanda juga sedang menderita kekalahan dari Inggris dalam memperebutkan penguasaan perdagangan. Pada saat itu negeri Belanda juga sedang berada di bawah pengaruh Napoleon.

Faktor Ekstern
Faktor ekstern yang mendorong munculnya liberalisasi perkebunan adalah berkembangnya paham dan cita-cita liberal. Perkembangan ini merupakan akibat dari revolusi Perancis. Paham liberal juga masuk ke Belanda dengan tokoh Dirk Van Hogendorp. Hogendorp merupakan juru bicara kaum liberal Belanda. Ia banyak memberi masukan atau gagasan-gagasan kepada pemerintah Hindia Belanda dalam menjalankan politik kolonialnya di Hindia Belanda.

2. Pelaksanaan liberalisasi perkebunan di Hindia Belanda
Liberalisasi perkebunan di Hindia Belanda perkenalkan pertama kalinya oleh Raffles. Salah satu kebijakan politiknya adalah penerapan system pajak tanah. Pengenalan system pajak tanah yang diperkenalkan oleh Raffles merupakan bagian integral dari gagasan pembaharuannya tentang system sewa tanah di tanah jajahan. Gagasan ini muncul untuk memperbaiki system paksa pada masa VOC, yang dianggap memberatkan dan merugikan penduduk. Menurutnya system paksa hanya akan menyebabkan munculnya tindakan penindasan dan tidak akan mendorong semangat kerja penduduk. Hal ini akhirnya dapat merugikan Negara. Dalam pengaturn pajak tanah Raffles dihadapkan pada dua pilihan, yaitu penerapan pajak tanah sedesa atau perseorangan. Sebelumnya pengumpulan hasil tanaman dilakukan sedesa melalui penguasa pribumi. Namun Raffles lebih menyukai pemungutan pajak secara perseorangan karena akan menentukan hukum dalam bidang perpajakan sekalipun tidak mudah. Di lain sisi pemungutan pajak sedesa akan menyebabkan ketergantungan penduduk terhadap penguasa pribumi dan juga mengakibatkan penindasan terhadap rakyat. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan secara bertahap. Pertama-tama dilakukan percobaan penetapan pajak per distrik di Banten. Kemudian pada tahun 1813 dilanjutkan dengan penetapan pajak per desa, dan baru pada tahun 1814 dilakukan penetapan pajak secara perorangan. Dalam pelaksanaannya pemungutan pajak ini tidak sepenuhnya berjalan berjalan sesuai dengan keinginan Raffles. Hal ini disebabkan oleh kesulitan yang timbul dari kondisi di tanah jajahan. Pemungutan pajak ini menyebabkan kericuhan dan penyelewengan. Hambatan pelaksanaan pemungutan pajak yaitu:
 Belum ada pengukuran tanah yang tepat
 Belum ada kepastian hukum dalam hak milik tanah
 Hukum adat masih kuat
 Penduduk belum mengenal ekonomi uang dan sulit memperoleh uang
Hambatan-hambatan di atas menyebabkan terjadinya penyelewengan dan korupsi di kalangan para pejabat yang menanganinya. System sewa tanah ini tidak dapat dilaksanakan di mseluruh pulau Jawa. Sebagai contoh adalah di Batavia. Pada saat itu dim Batavia terdapat banyak tanah partikelir (tanah milik swasta). Priyangan juga mengalami hal yang sama. Pemerintah Priyangan keberatan untuk menghapus sistem tanah wajib kopi yang menguntungkan, maka sistem sewa tanah tidak dapat diterapkan. Kebijakan sewa tanah yang dilakukan oleh Raffles diteruskan oleh pemerintah colonial Belanda yang dilaksanakan berturut-turut oleh pemerintahan komisaris Elout, Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1819), pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826) dan komisaris Jenderal du Bus de Gisignies (1826-1830). Pada masa Van den Bosch system sewa tanah dihapuskan dan unsure-unsur system penanaman paksa dihidupkan kembali dengan cara yang lebih keras lagi.

3. Hasil dari penerapan liberalisasi perkebunan
Setelah berjalan selama hamper 20 tahun (1810-1830), system sewa tanah mengalami kegagalan. Tujuan untuk menimbulkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan produksi ekspor tidak terwujud. Landasan penghapusan kefeodalan, kebebasan dan kepastian hukum serta politik perlinungannya tidak mendukung terwujudnya kemakmuran yang diinginkan. Pengaruh Barat yang dapt mendukung pelaksanaan system pajak tidak dapat meresap sampai pada penduduk desa secara perorangan dan hanya sampai pada ikatan adapt yang terendah. Impor modal yang dilakukan oleh pemerintah Du Bus pada masa itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Sementara itu perang Diponegoro selama periode 1825-1830 telah menambah keruwetan besar bagi pemerintah Hindia-Belanda, sehingga mengganggu jalannya berbagai program pemerintah Du Bus. Gagasan system sewa tanah yang didasarkan atas pengalaman pelaksanaan kebijaksanaan politik Inggris di India, sejak awal memiliki kelemahan pokok, yaitu meremehkan perbedaan structural dan cultural antara masyarakat Jawa dengan masyarkat India yang ada pada masa itu. Pada masa itu terdapat perbedaan besar antara India dengan Jawa. Di India tingkat kehidupan ekonomi lebih tinggi dari Jawa. Jawa masih belum mencapai perkembangan seperti yang terjadi di India sehingga system sewa tanah gagal dilaksanakan.

KESIMPULAN
Munculnya liberalisasi perkebunan didukung oleh beberapa factor yaitu, factor intern dan ekstern. Liberalisasi perkebunan di Hindia Belanda perkenalkan pertama kalinya oleh Raffles. Salah satu kebijakan politiknya adalah penerapan system pajak tanah. Pengenalan system pajak tanah yang diperkenalkan oleh Raffles merupakan bagian integral dari gagasan pembaharuannya tentang system sewa tanah di tanah jajahan.
Hambatan pelaksanaan pemungutan pajak yaitu:
 Belum ada pengukuran tanah yang tepat
 Belum ada kepastian hukum dalam hak milik tanah
 Hukum adat masih kuat
 Penduduk belum mengenal ekonomi uang dan sulit memperoleh uang
Hambatan-hambatan di atas menyebabkan terjadinya penyelewengan dan korupsi di kalangan para pejabat yang menanganinya. Kebijakan sewa tanah yang dilakukan oleh Raffles diteruskan oleh pemerintah colonial Belanda yang dilaksanakan berturut-turut oleh pemerintahan komisaris Elout, Buyskes, dan Van der Capellen (1816-1819), pemerintahan Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826) dan komisaris Jenderal du Bus de Gisignies (1826-1830). Pada masa Van den Bosch system sewa tanah dihapuskan dan unsure-unsur system penanaman paksa dihidupkan kembali dengan cara yang lebih keras lagi.
Setelah berjalan selama hamper 20 tahun (1810-1830), system sewa tanah mengalami kegagalan. Tujuan untuk menimbulkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan produksi ekspor tidak terwujud. Landasan penghapusan kefeodalan, kebebasan dan kepastian hukum serta politik perlinungannya tidak mendukung terwujudnya kemakmuran yang diinginkan. Pengaruh Barat yang dapt mendukung pelaksanaan system pajak tidak dapat meresap sampai pada penduduk desa secara perorangan dan hanya sampai pada ikatan adapt yang terendah. Impor modal yang dilakukan oleh pemerintah Du Bus pada masa itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Sementara itu perang Diponegoro selama periode 1825-1830 telah menambah keruwetan besar bagi pemerintah Hindia-Belanda, sehingga mengganggu jalannya berbagai program pemerintah Du Bus.

DAFTAR PUSTAKA
Sartono Kartodirjo, Djoko Suryo. 1991. Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi. Yogyakarta : Aditya Media

About artantio

saya hanya manusia biasa yang gemar menulis... ^^

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: